Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Aug 1 2013 Hits : 93484 327.pdf Tanggung Jawab Developer Perumahan. Selain hak dan kewajiban, seorang pengembang perumahan juga memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Adapun instansi yang mengatur tanggung jawab ini adalah Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia, yang sering disebut dengan nama Sapta Brata. Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria O l e h Abdul Hamid Usman Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Jalan Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu, Palembang, 30263, Indonesia. HP. 08127851044 E-mail: abdulhamidusman1163@gmail.com Naskah diterima:3 Juni, Disetujui: 10 Juni, Diterbitkan:29 Juni 2020 ABSTRACT Ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi UndangUndang. ***) merupakan hasil dari amandemen ketiga melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. ****) dicabut dengan Pasal 46 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 31 621022— Andi Muh. Safaat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Aspek hukum properti diatas mendasari berbagai undang undang yang mengatur properti. Berikut, mari kita pelajari beberapa undang-undang tersebut: 1. UU No. 5 Tahun 1960. UU No. 5 Tahun 1960 ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada 24 September 1960. Ini mengatur tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang memiliki 17 halaman dan 58 pasal. 2. yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurna-kan, sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Karena penuntun itu perlu dilengkapi, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya tanggal 12 Oktober 1972, No. 156/P/1972 menyu- Mahkamah Agung (Filipina: Kataas-taasang Hukuman; sehari-hari disebut sebagai Korte Suprema) ialah mahkamah tertinggi di Filipina. Mahkamah Agung ditubuhkan oleh Suruhanjaya Filipina Kedua pada 11 Jun 1901 melalui penggubalan Akta No. 136, sebuah Akta yang telah menghapuskan Real Audiencia de Manila. [1] [2] [3] Podcast on Real Estate Law – Ketentuan Bangunan Gedung Hijau. January 13, 2018. Search for: Hukum Properti By Leks&Co. Jakarta 12950, Indonesia Tel: +62 21 57957550 oGKQae.